BBPMP Sumatera Barat

Padang, Senin, 26 Juni 2023.

Dr. Sutanto, S.H., M.A, Sekretaris Ditjend PAUD Dikdas dan Dikmen Kemdikbudristek

Berita yang dinantikan bagi satuan pendidikan, sekaligus jawaban dari pertanyaan satuan pendidikan jika Rapor Pendidikan bernilai baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertanyaan tersebut terjawab dalam kegiatan Percepatan Penyaluran BOSP Tahap I Tahun 2023 yang disampaikan Dr. Sutanto, S.H., M.A, Sekretaris Ditjend PAUD Dikdas dan Dikmen Kemdikbudristek (22/2/2023).

Sutanto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan lima perubahan kebijakan yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dibandingkan dengan Permendikbudristek yang mengatur juknis BOS tahun sebelumnya.

Pertama terkait nomenkelatur BOS dan BOP, sekarang disatukan wadahnya bernama BOSP. “Kotak luarnya BOSP, di dalamnya terdapat menu BOS dan BOP”, ujar Sutanto.

Perubahan yang kedua, “penyaluran dana BOS Reguler tahun kemaren dilakukan tiga kali, 30%, 40% dan 30%. Tahun ini hanya dua kali disalurkan per satu semester. Kebijakan ini dilakukan guna memberikan keleluasaan satuan pendidikan membelanjakan dananya dalam satu semester”, lanjutnya.

Perubahan ke tiga berkaitan dengan Rapor Pendidikan. “Lima belas persen sekolah per jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota Sekolah yang berkemajuan baik berdasarkan nilai Rapor Pendidikan mendapat BOSP Kinerja. Tahun kemaren yang menerima BOS Kinerja dua kategori, yaitu Sekolah Berprestasi dan Sekolah Penggerak”, sebut Sutanto.

Perubahan ke empat tentang penerima BOP PAUD Reguler dan BOP Kesetaraan Reguler yang berada di daerah khusus. “Penerimaan BOP untuk PAUD Reguler diberlakukan alokasi minimal sebanyak 9 siswa. Walaupun jumlah peserta didik di bawah 9 orang, tetap disalurkan dana untuk 9 orang peserta didik. Sedangkan untuk Pendidikan Kesetaraan Reguler, alokasi minimalnya sebanyak 10 peserta didik”, terangnya.

Perubahan ke lima diberlakukan skema pemotongan penyaluran dana BOS Reguler bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporannya. Misalnya, laporan penyaluran dana BOS tahun 2022 ditetapkan paling lambat akhir Januari.  Jika melebihi batas waktu yang ditetapkan akan dilakukan skema pemotongan. Terlambat satu bulan dipotong 2%, terlambat dua bulan dipotong 3% dan lebih dari tiga bulan akan dipotong 4%. “Kebijakan ini untuk meningkatkan kesadaran satuan pendidikan untuk segera melaporkan penggunaan anggarannya”, pungkas Sesditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemdikbudristek.***

Ariasdi – PIC Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data BBPMP Sumbar

Painan (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), menjadikan Program Nagari Bersekolah (Pronasa) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar sebagai miniatur kurikulum merdeka belajar secara nasional.

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumbar Muslihuddin mengatakan Pronasa sejalan dengan pokok pikiran kurimulum merdeka belajar yang tak hanya bertumpu pada guru, tapi mampu membentuk ekosistem pendidikan.

“Nah, di Pronasa itu sudah terbentuk. Ada Wali Nagari (kepala desa), camat” ungkap Muslihuddin ketika beraudiensi dengan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di Painan.

Audiensi turut dihadiri Kepala Urusan ULT dan PPID Chitra Puspita, Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) PSP Irawati, Kapokja Transformasi Digital Surya Marlina dan Konsultan Yosi Srianita.

Selain itu Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen, Sekretaris Daerah (Sekda) Mawardi Roska, Kepala Dinas Pendidikan Salim Muhaimin dan Kepala Bidang Sekolah Dasar Lendra.

Ia melanjutkan keberadaan Pronasa adalah salah satu bukti kuatnya komitmen Pesisir Selatan membangun kualitas pendidikan, khususnya transformasi dalam koridor kurikulum merdeka belajar.

Bahkan Pronasa telah memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), sehingga layak dijadikan sebagai model pengembangan kurikulum merdeka merdeka belajar secara nasional.

Namun yang tak kalah pentingnya dalam Pronasa adalah terbentuknya profil Pelajar Pancasila di dalamnya. Karena itu kata dia Kementerian Pendidikan siap berkolaborasi dengan Pesisir Selatan.

“Model pengembangan pendidikan seperti ini sebenarnya yang kami mau,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan mendukung kirikulum merdeka belajar, kelahiran Pronasa beranjak dari kegelisahan akan masa depan generasi penerus bangsa di tengah era globalisasi.

Apalagi pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, tapi mesti jadi perhatian semua pihak, sehingga perlu terobosan agar cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan tercapai optimal.

“Pronasa juga mengadopsi pola pendidikan surau yang melibatkan banyak pihak. Ada prinsip gotong royong di sana. Negara ini berdiri karena semangat gotong-royong semua pejuang,” papar bupati.

Menurut bupati dengan keterlibatan semua pihak dampak negatif derasnya arus masuk globalisasi dapat diminimalisir sedemikian rupa, sehingga tidak menggerus nilai-nilai luhur dan pekerti generasi penerus.

Lebih dari itu pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadikan pendidikan isu utama guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kita mesti siapkan pondasinya sejak dini, sehingga kelak mereka tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri,” tegas bupati.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan resmi meluncurkan Pronasa pada awal Mei tahun ini, sebagai jawaban akan lahirnya generasi penerus bangsa, sesuai cita-cita Indonesia Emas 2045.