Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi berdasarkan Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi.Dalam upaya mendorong akselerasi pemberdayaan fungsi BBPMP dimaksud, maka diperlukan dukungan tenaga ahli/konsultan, baik untuk advokasi kebijakan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, juga melakukan optimalisasi Sumber Daya Manusia secara Internal. Sehubungan hal tersebut, maka pada Tahun 2023 ini BBPMP Provinsi Sumatera Barat membutuhkan 2 (dua) orang Konsultan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan.
BBPMP Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Kemitraan dan Kerjasama Berdasarkan Profil Pendidikan yang terakhir dengan Pemerintah Daerah Kota Padang. Kegiatan FGD (Focus Group Discussion)berlangsung hari Selasa, 13 Desember 2022 di Gedung Bung Hatta BBPMP Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan FGD dihadiri Bapak Maihendrizon Kabid P2M Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ibu Ir. Nurfitri, M.Si. Sekretaris mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang beserta jajaran Dinas Pendidikan yaitu Kabid Dikdas, Kasi Tenaga Teknis, Koordinator Pengawas SMP/SD, Koordinator Pengawas TK, Kepala UPTD P2Dapodik dan IT, Ketua MKKS SMP/SD dan guru TK. Pada kesempatan FGD terakhir ini Tim BBPMP yang terlibat terdiri dari Drs. Irsad Sakti, SE., Dr. Syarifuddin, M.Pd., Siti Mardliyah, MT., Yosteti, SE., MM., Jekrimen Nasri, S. Pd. dan didampingi Yossi Srianita, M.Pd. sebagai konsultan UPT Kemendikbudristek untuk BBPMP Provinsi Sumbar.
Drs. Irsad Sakti, SE. Kabag Umum BBPMP Provinsi Sumatera Barat membuka kegiatan
Kegiatan FGD dipandu oleh Dr. Syarifuddin, M.Pd., dilanjutkan pembukaan oleh Drs. Irsad Sakti, SE. selaku Kabag Umum mewakili Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat 9 indikator capaian dan target Standar Pelayanan Minimal Mendikbudristek no:16019/MPK.A/PR.07.00/2022 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota, diantaranya yaitu capaian literasi dan numerasi SD dan SMP berdasarkan Asesmen Nasional. Capaian literasi dan numerasi ini dipaparkan dalam Profil Pendidikan dengan rentang nilai 1-3. Profil Pendidikan menjadi sangat penting dianalisis berdasarkan IRB (Identifikasi, Refleksi dan Benahi) bersama pemerintah daerah agar dapat membenahi indikator prioritas yang masih lemah dengan memasukkan rekomendasi program kegiatan ke dalam perencanaan daerah untuk tahun berikutnya dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan daerah dalam bentuk dukungan terhadap satuan pendidikan. Pada satuan pendidikan, analisis Profil Pendidikan menjadi penting agar dapat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan PBD (Perencanaan Berbasis Data). Paparan analisis data Profil Pendidikan Kota Padang disampaikan oleh Siti Mardliyah, MT. Data yang disampaikan di hadapan seluruh peserta FGD untuk menjadi bahan diskusi menunjukkan identifikasi, refleksi dari capaian indikator prioritas Kota Padang terkait literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah dan iklim kebhinekaan. Analisis data dilengkapi dengan rekomendasi yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana daerah dan RKS. Peran BBPMP Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memfasilitasi, membantu, mendampingi, dan mendukung pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan percepatan transformasi pendidikan yang menjadi program prioritas Kemendikbudristek. Forum Group Discussion ini merupakan strategi efektif dalam melakukan pendekatan (approach) advokasi kepada pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan di tingkat daerah.
Respon Pemerintah Daerah Kota Padang terhadap kegiatan FGD sangat positif dan program yang dipaparkan sangat menunjukkan dukungan terhadap program prioritas Kemendikbudristek. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam paparannya menyampaikan program-program yang sudah masuk dalam APBD yang cukup relevan dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data Profil Pendidikan yang disampaikan Tim BBPMP. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan di Kota Padang sangat baik. Beberapa poin penting dalam diskusi yang interaktif: 1) Beberapa program daerah yang sudah dianggarkan APBD akan menyesuaikan dengan hasil analisis Profil Pendidikan. 2) Program yang disusun secara global akan direvisi sesuai dengan usulan dari Dinas Pendidikan sehingga memungkinkan untuk dibuat lebih rinci dalam bentuk kegiatan. 3) Kebutuhan guru untuk meningkatkan kompentensi dalam IKM, PBD, dan Profil Pendidikan menjadi perhatian penting seluruh pihak sehingga anggaran bimtek akan dicarikan solusinya. Dalam paparan Bappeda juga disampaikan bahwa dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap pendidikan sesuai dengan visi dan misi Walikota, dimana prioritas dalam misi ini difokuskan pada pembangunan ruang kelas baru (RKB). Tetapi menurut beliau ada beberapa program yang dapat diturunkan dalam kegiatan berdasarkan usulan Dinas Pendidikan pada tahap revisi anggaran.
Di sesi akhir FGD (Focus Group Discussion),konsultanBBPMP Provinsi Sumatera Barat Yossi Srianita, M.Pd. turut menyampaikan apresiasi bahwa Pemerintah Kota Padang menunjukkan respon yang sangat tinggi terhadap program prioritas Pusat dan sudah memasukkan beberapa program dalam rencana anggaran daerah. Terutama yang perlu diperkuat adalah dukungan yang bersifat non fisik berupa anggaran untuk peningkatan kompetensi guru, karena bicara output murid tentunya bermuara pada guru. Ditekankan bahwa untuk menunjukkan komitmen terhadap dukungan program Pusat sesuai dengan edaran Kemendikbudristek no: 3497/C/DM.05.03/2022 tentang tindak lanjut implementasi PSP dapat diberikan dalam bentuk kebijakan dengan menetapkan perda (perbup/perwako) terkait PSP atau IKM dan PBD. Beliau juga menyampaikan saran dalam rangka mempercepat terwujudnya transformasi pendidikan di Kota Padang mencakup lima hal yaitu: 1) Sosialisasikan Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan di tingkat satuan pendidikan, 2) Pendampingan dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah, 3) Aktifkan komunitas belajar di tingkat satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, dan komunitas belajar daring dan daftarkan melalui PMM, 4) Bimtek kepada satuan pendidikan, 5) Susun rencana tindak lanjut (RTL) dan melaksanakan RTL.
Demikian kegiatan kemitraan BBPMP Provinsi Sumatera Barat yang telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai salah satu strategi problem solving terhadap permasalahan pendidikan terutama krisis pembelajaran dan diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri untuk mencapai visi pendidikan Indonesia yaitu menciptakan manusia Indonesia dengan Profil Pelajar Pancasila dengan belajar sepanjang hayat.
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat sebagai UPT Kemendikbudristek mempunyai tugas untuk mendukung, meneruskan, mengadvokasi, dan melakukan pendampingan kepada Pemda tentang semua kebijakan Pemerintah Pusat terutama program-program prioritas yakni Implementasi Kurikukum Merdeka (IKM), Program Sekolah Penggerak (PSP), Perencanaan Berbasis Data (PBD) serta aplikasi untuk implementasi program digitalisasi sekolah ( Platform SDS, Platform Rapor Pendidikan, dan Platform Merdeka Mengajar).
Dalam upaya implementasi tugasnya, salah satu kegiatan yang dilakukan BBPMP Prov. Sumbar adalah Kemitraan dan Kerjasama Berdasarkan Profil Pendidikan Pemerintah Daerah ke 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Peran BBPMP disini adalah membentuk tim analisis rapor pendidikan dan selanjutnya melakukan identifikasi, refleksi dan benahi (IRB) terhadap profil pendidikan Pemda. Sementara peran yang diharapkan dari Pemda adalah lahirnya peraturan daerah dan dukungan anggaran terhadap program prioritas Pusat.
Pada hari rabu, 7 Desember 2022, telah dilaksanakan panel diskusi kegiatan Kemitraan dan Kerjasama Berdasarkan Profil Pendidikan di Emersia Hotel dan Resort Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Peserta kegiatan berasal dari DPRD, Baperlitbang, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan tim dari BBPMP adalah Herry Herlambang, Siti Mardliyah, Yasrina Ayu, Jekrimen Nasri dam Harneli. Narasumber kegiatan adalah Bapak Istiqlal ( Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPRD Kab. Tanah Datar), Bapak Drs. Alfian Jamrah, M. Si. (Kepala Baperlitbang Kab. Tanah Datar), Riswandi, S,Pd., M,Pd. (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar), dan Herry Herlambang, S.Kom., MT. (Koordinator Pokja Data, Perencanaan, dan Sistem PMP BBPMP Prov. Sumbar).
Narasumber memaparkan materinya secara estafet yang dimulai dari Kepala Dinas Pendidikan yang menyampaikan Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Tanah Datar. Diantara kebijakannya adalah membentuk Tim IKM untuk memfasilitasi satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan (sebagai help desk); memfasilitasi proses belajar para PTK untuk menerapkan Kurikulum Merdeka melalui MKKS, MGMP, PKG serta komunitas lainnya (komunitas praktisi) dan menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat (Perguruan Tinggi, Komunitas Pendidikan dll).
Selanjutnya Kepala Baperlitbang menyampaikan bahwa bentuk dukungan dalam bidang pendidikan adalah dukungan dana untuk mencapai SPM, menjalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengawal program prioritas, menjalin komunikasi dengan legislatif dan pengecekan ke lapangan terkait fasilitas pendidikan.
Mendukung kebijakan Dinas Pendidikan dan Baperlitbang, Ketua DPRD menyampaikan bahwa sesuai dengan visi Kabupaten Tanah Datar yakni Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) maka saat ini sedang di dalam proses pembahasan Perda tentang ABS-SBK yang nantinya akan disinkronkan dengan kurikulum. Selain itu, DPRD Tanah Datar mendukung sepenuhnya bagaimana anggaran itu tetap eksis dan berjaya. Jaya dan Unggul dalam pendidikan, hal ini juga untuk mendukung program unggulan Kab.Tanah Datar yakni Tanah Datar Kabupaten Cerdas. Salah satu kebijakannya adalah memberi bantuan dana untuk kuliah. Setiap tahun terdapat 1000 anak yang kuliah dari Tanah Datar. Tidak ada anak tamatan SMA yang tidak kuliah karena masalah biaya.
Sementara, Herry Herlambang yang menganalisis profil pendidikan Kab. Tanah Datar memaparkan ada 2 dimensi yang perlu dibenahi yaitu pada dimensi A dan D yakni numerasi dan iklim keamanan sekolah. Program benahi yang ditawarkan diantaranya adalah pemanfaatan platform PMM untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi refleksi pembelajaran, pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagi pengetahuan dan diskusi terkait kemampuan melakukan refleksi, dan refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam kualitas pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah.
Kontributor: Yasrina Ayu (Pokja RB SDM & Kelembagaan ZI WBK/WBBM)
